REPUBLIK24.ID – Di tengah tensi geopolitik dunia yang kian memanas dan terjebak dalam ego sektoral, Indonesia secara lantang menyuarakan pentingnya kerja sama keamanan yang inklusif, konstruktif, dan saling menguntungkan. Komitmen tegas tersebut disampaikan langsung oleh Delegasi Republik Indonesia (Delri) dalam sesi pleno The 14th International Meeting of High-Ranking Officials Responsible for Security Matters yang berlangsung di Moskow, Rusia.

​Pertemuan tingkat tinggi ini menjadi agenda utama dalam rangkaian The 1st International Security Forum (ISF) 2026 yang diselenggarakan di bawah naungan Dewan Keamanan Federasi Rusia. Forum elite ini dihadiri oleh para pejabat tinggi keamanan, penasihat keamanan nasional, serta menteri dari lebih dari 120 negara dan organisasi internasional.

​Delegasi Indonesia dipimpin oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan, Letjen TNI Tri Budi Utomo, didampingi perwakilan dari Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam), Kementerian Luar Negeri, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), serta Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).

Dunia Berada dalam Transisi Besar yang Berbahaya

​Dalam pidatonya, Letjen TNI Tri Budi Utomo menyoroti dinamika keamanan global yang saat ini tengah mengalami pergeseran struktural yang signifikan namun rentan pecah.

​“Dunia saat ini berada dalam transisi besar. Kekuatan menjadi semakin tersebar, namun lanskap internasional juga semakin terfragmentasi, tidak pasti, dan kompetitif. Karena itu, kerja sama keamanan harus dibangun secara praktis, konstruktif, dan saling menguntungkan,” tegas Letjen TNI Tri Budi Utomo dalam keterangan tertulisnya.

​Senada dengan hal tersebut, Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri Kemenko Polkam, Duta Besar Mohammad K. Koba, mengingatkan dunia internasional bahwa transisi menuju tatanan dunia multipolar (banyak kutub utama) harus dikelola secara bijaksana agar tidak menjadi pemantik konflik terbuka baru.

​“Indonesia meyakini transisi menuju multipolaritas harus dikelola secara bijak. Multipolaritas tidak boleh menciptakan konfrontasi blok maupun memperdalam fragmentasi, tetapi harus membuka ruang lebih besar bagi dialog, saling menghormati, dan kerja sama praktis,” papar Dubes Mohammad K. Koba.

Soroti Keamanan Siber hingga Rantai Pasok Global

​Selain masalah geopolitik konvensional, Indonesia juga mendesak penguatan kerja sama internasional dalam menghadapi ancaman keamanan nontradisional yang langsung berdampak pada urusan perut dan stabilitas domestik negara-negara di dunia. Isu krusial yang ditegaskan Indonesia antara lain:

  • ​Keamanan siber (cyber security) dan perlindungan infrastruktur kritis nasional.
  • ​Ketahanan rantai pasok global.
  • ​Keamanan pangan dan energi.
  • ​Keamanan maritim.

Konsistensi Politik Bebas Aktif dan Sentralitas ASEAN

​Di forum internasional tersebut, Indonesia kembali menunjukkan tajinya dengan menegaskan posisi politik luar negeri yang Bebas Aktif. Indonesia menolak didikte oleh kepentingan kekuatan besar mana pun dan tetap berkomitmen pada arsitektur kawasan yang terbuka, inklusif, transparan, serta berbasis aturan (rules-based order). Langkah ini sejalan dengan prinsip Sentralitas ASEAN dan ASEAN Outlook on the Indo-Pacific (AOIP).

​Partisipasi aktif Indonesia dalam International Security Forum 2026 di Rusia ini menjadi bukti nyata bahwa Jakarta memegang peran strategis sebagai jembatan perdamaian (bridge builder) yang dihormati di tingkat global, dengan mengedepankan komunikasi strategis dan membangun rasa saling percaya (trust building) antarnegara demi perdamaian dunia yang berkelanjutan.(red)